| Berikut adalah dokumen saat peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan (Diskoninfo Prov. Lampung). |
Bandar Lampung, SuaraMediaNews.com - Pemprov Lampung resmi luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Guna Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan.
Pj. Gubernur Lampung Samsudin secara simbolis menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Lampung, penyerahan ini dari Pj, Gubernur kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Penyerahan secara simbolis yang di laskasanakan pada 24 oktober lalu yaitu dari Gubernur Lampung Samsudin Pada Sekretaris Daerah Fahrizal Darmanto dan Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kuriawan. Hal ini dilakukan sebagai tanda peluncuran secara resmi KKPD Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Saphire Meeting Room Hotel Grand Mercure Lampung.
Dikatakannya (Samsudin/Red) ini merupakan salah satu inovasi yang strategis guna mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Saat ini Lampung sedang terjadi perubahan besar dalam metode pembayaran, yaitu pembayaran digital perlahan namun pasti serta beralihnya pembayaran konvensional ke pembayaran digital."Kata Samsudin. "Seperti dikutip diskominfotik.lampungprov.go.id
Pj. Gubernur Lampung Samsudin juga mengatakan Digitalisasi tidak hanya memudahkan bertransaksi tetapi juga lebig meningkatkan efisiensi, akuntanbilitas dalam mengelola keuangan.
"Dulu 5 atau 10 tahun yang lalu dompet kita masih tebal saat harus berpergian, namun sekarang lebih simpel dan mungkin hanya berisikan uang secukupnya saja, ini menjadi sebuah perubahan dan yang konvensional ke digital,"Katanya.
Melalui peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah, ini merupakan babak baru, mempercepat transaksi, sistem pengawasan, pencegahan penyimpangan dalam mengelola keuangan, seluruh transaksi akan dicatat secara digital."Ucap Samsudin.
Harapan Pemerintah dengan KKPD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung dapat mengelola anggaran sesuai dengan prinsip Good Govermence, terukur. transparan dan akuntabel.
"Bersama-sama mari kita memastikan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Lampung menjadi lebih baik."
Pj. Bupati Pringsewu yang merupakan Kepala BPKAD Provinsi Lampung "Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa implementasi KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan meminimalisir penggunaan uang tunai dalam bertransaksi, jelas hal ini mengurangi Fraud (Penyimpangan) transaksi secara non tunai, dan Cost of Fund/uang tunai menggangur," disampaikan Kepala BPKAD Provinsi Lampung dalam laporannya. (**)
Sumber (diskominfotik.lampungprov.go.id)
